 |
| Tagor Tampubolon, Aktivis dan Ketua Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (GP3) |
MEDAN - Sumut24Jam.Com
Tingginya Silpa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terus menuai kontraversi. Silpa 107 Miliar sesuai dengan Ranperda dinilai berbanding terbalik dengan pembangunan yang ada di Labura.
Aktivis sekaligus Ketua Gerakan Pemuda Peduli Pembangunan (GP3) Labuhanbatu Utara, Tagor Tampubolon sangat menyayangkan kebijakan-kebijakan Pemkab Labura yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat Labura.
" Kita kesal dan sangat menyayangkan tingginya silpa labura membuat lambatnya pembangunan di Labura, ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin(1/7).
Tagor memberikan kritikan tajam dengan adanya silpa 107 M namun pembangunan di Labura masih sangat jauh dari kata baik.
Dirinya sangat menyesalkan ketika pembangunan di Labura selalu terhambat namun alasan Bupati Labura, Hendriyanto Sitorus S.E adalah tidak memiliki anggaran dan dana yang cukup.
Silpa 107 Miliar lantas dipertanyakan. Jika memang tak memilik dana, lalu mengapa Silpa tinggi?
" Kesal juga ketua. Alasannya tak ada dana, tapi silpa tinggi, maksudnya apa? Bingung juga liat Pemkab Labura ini," ujarnya.
" Tingginya silpa Labura tahun 2023 sebesar 107 M bisa dibilang pemkab Labura "GOBLOK" dan tak jeli dalam melakukan management keungan Kabupaten Labura. Analogi kita adalah ketika sudah diberi uang/anggaran namun tidak dipergunakan maka gak salah kalau kita bilang "Goblok"," ujarnya.
Tagor meminta kedepannya, ini menjadi evaluasi yang serius bagi Pemkba Labura untuk lebih menyerap anggaran agar berbanding lurus dengan pembangunan di Labura yang sangat minim.
"Seriuslah dalam bekerja. Jeli dalam persoalan masyarakat. Jangan sikit-sikit gak ada uang. Sikit-sikit lagi diajukan ke Provinsi dan Pemerintah pusat tapi ujung-ujungnya Silpa. Udah gak benar itu," ujarnya.
"Kalau tidak bisa bekerja jangan dipaksa. Semboyan "Labura Hebat" yang digaungkannya emang hebat untuk para pejabat namun tidak untuk rakyat," tutupnya. (*)