MEDAN - Sumut2Jam.Com
Gagalnya Wakil Walikota Medan Aulia Rachman berlayar di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 menjadi menjadi sebuah tinta merah dalam demokrasi Indonesia. Hingga hari terakhir Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan, Kamis(29/8), Aulia Rachman dipastikan gagal berlayar karena tidak adanya perahu dari Partai Politik (Parpol) manapun.
Meski sempat diusung oleh Partai Demokrat, PSI, dan PKS. Aulia Rachman harus menelan pil pahit usai ketiga partai penghujung tersebut menarik dukungannya hari kedua pendaftaran.
Sementari PKS memilih untuk memajukan calon mereka sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah Calon Wakil Walikota Pendamping Aulia Rachman, Hidayatul Sembiring.
Pasangan Ustaz Hidayatullah dan Ahmad Yasir Ridho Loebis resmi mendaftarkan diri menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan di menit-menit akhir.
Partai Demokrat dan PSI menjadi yang pertama menarik surat rekomendasi mereka dari Aulia dan menjatuhkan pilihan pada Rico-Zaki.
Alasannya jelas, Dewan Pimpina Pusat (DPP) menjadi sebuah hambatan bagi Aulia untuk berlayar.
"Intervensi penguasa, itu keputusan pusat" ujar Aulia kepada wartawan.
Pahit memang, Aulia harus menerima kenyataan di " Prank " oleh Partai Politik.
Gerindra tempatnya bernaung tak mengusung, Aulia mengambil langkah berani bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) besutan anak presiden Kaesang Pangarep.
Dalam sebuah postingan di Media Sosial PSI, Aulia disambut baik oleh Kaeseang Pangarep. Tak hanya itu, PSI memberi dukungan kepada Aulia yang sudah sah menjadi kader Partai yang didominasi oleh kaum Milenial tersebut.
Tak berselang lama, Aulia harus menerima kenyataan jika dirinya menjadi korban "Prank" Partai PSI.
Aulia diberi harapan Palsu dengan menarik dukungan PSI dihari kedua pendaftaran.
Istilah anak mudah Aulia yang notabene sudah menjadi kader PSI menjadi korban PHP.
Alasannya Jelas, dari statment yang dikeluarkan oleh Partai Demokrat dan PSI yang kompak menyatakan jika hal tersebut merupakan keputusan dari Pusat yang dimana daerah harus linear dengan keputusan DPP.
Tak heran memang, meski tak dijelaskan secara gamblang namun orang awam sekalipun mengetahui jika ini adalah bentuk intervensi dari penguasa dibalut dengan kata ingin menjadi sejalan dengan Koalisi Pemenang Pemilihan Presiden atau yang biasa disebut KIM PLus.
Memilukan! Pil Pahit tersebut harus ditelan oleh Aulia Rachman.
Semangat Bung Aulia, Tetaplah berkarya meski tak lagi dijalur Eksekutif..